Posisi Ofensif dan Defensif Dalam Ekspor Impor Pangan

( kata)

Oleh: Muhammad Firdaus | Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB

Isu Pertanian di WTO

Hampir semua negara di dunia baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang, mempunyai kepentingan sendiri dalam perdagangan global. WTO sebagai organisasi perdagangan internasional yang mempunyai perjanjian bersifat legally binding, sering menerima gugatan dari berbagai negara. Indonesia sendiri pernah menang dalam gugatan terhadap AS untuk kasus rokok kretek di tahun 2012, dan sedang memproses kasus minyak sawit terhadap Uni Eropa, meskipun ada indikasi pelemahan dalam penanganan proses dispute yang terus menjadi perhatian pada agenda reformasi WTO.

Pertanian merupakan isu yang paling substansial dibahas sejak putaran Uruguay sampai Konferensi Tingkat Menteri (KTM) di Buenos Aeros tahun 2017. Hal ini dilatarbelakangi kondisi daya saing sektor pertanian yang tidak apple to apple antara negara maju dan yang sedang berkembang, dan peran pangan yang sangat strategis di kedua kelompok negara tersebut. Pangan disebut persoalan hidup mati bangsa oleh Sukarno atau sesuatu yang tidak bisa ditunda menurut Nehru, adalah bagian penting dalam pencapaian sustainable development goals yang menjadi platform pembangunan negara-negara di dunia.

Posisi Indonesia dalam forum WTO sangat strategis. Pada kelompok 48 negara berkembang yaitu G-33, Indonesia berperan sebagai koordinator, meskipun dalam berbagai pertemuan, suara India terdengar lebih nyaring. Indonesia masuk dalam kelompok Cairns yang berisi produsen besar pertanian dunia, dan sekaligus G-20, yang sering memiliki proposal yang kadang tidak sejalan dengan kepentingan G-33. KTM di Bali tahun 2013 dianggap membawa hasil yang signifikan dibanding pertemuan selanjutnya di Nairobi, apalagi Buenos Aeros.

Berbagai isu pertanian tetap menjadi pembahasan dalam forum WTO, terutama adanya seri pertemuan yang disebut Comission on Agriculture Special Session. Pada kondisi terkini setidaknya ada 4 isu yang patut menjadi konsen Indonesia, yang merupakan paket amanat dari KTM di Nairobi. Tentunya agar kepentingan nasional tetap dapat terus diakomodir, harus dicari strategi yang jitu. Sampai saat ini kesepakatan secara bulat tentang kebijakan perdagangan intrnasional Indonesia, khususnya untuk pertanian, memang belum ada, namun koordinasi antar kementerian dan lembaga, semisal Kementerian Perdagangan, Pertanian, Luar Negeri dan Bulog terus semakin membaik. Sampai saat ini, secara agregat, proporsi dari pangan yang diimpor oleh Indonesia sebenanrnya relatif kecil. Beberapa komoditas seperti sayuran, jagung, daging sapi sebenarnya dapat ditingkatkan produksinya dengan teknologi yang lebih presisi dan penggunaan benih yang lebih bermutu. Tantangan ini memang tidak bisa dijawab dengan sangat cepat, namun perlu keseriusan dan langkah operasional yang lebih terarah.

Rasional dan Hambatan Perdagangan

Indonesia termasuk negara yang pertama kali meratifikasi hasil kesepakatan WTO dari pertemuan Marakesh tahun 1994, dengan UU No. 7/1994. Keputusan pada kurun waktu tersebut tentu berangkat dari pemikiran yang tidak main-main. Globalisasi dianggap suatu keniscayaan. Suharto sendiri sudah memprediksi bahwa 20 tahun setelah itu akan terjadi gelombang ekspor impor yang luar biasa. Tentunya ini akan berpengaruh pada situasi domestik, khususnya sektor pertanian. Contoh mudah adalah bawang putih. Sejak dibuka keran impor akhir tahun 1990-an, dengan kualitas dan harga bawang putih dari China yang jauh lebih bersaing, maka produksi bawang putih nasional terus turun, sehingga pada saat ini kita hanya memproduksi kurang dari 10 persen dari total kebutuhan nasional. Tentu ini juga dipengaruhi faktor lain seperti konversi lahan di sentra produksi seperti Tawangmangu dan Magelang yang banyak dibangun tempat wisata, vila dan hotel di dataran tinggi yang nyaman untuk peristirahatan.

Secara ekonomi, dari hasil riset penghapusan hambatan perdagangan, jika dimonetisasi akan menurunkan biaya produksi sampai lebih dari 5 persen pendapatan nasional kotor. Kebijakan ini juga akan meningkatkan produktivitas industri sampai 12 persen. Ini disebabkan adanya alokasi sumberdaya yang lebih efisien; dimana setiap negara melakukan spesialisasi dalam produksi barang dan jasa. Dengan penataan melalui organisasi WTO, maka kebijakan perdagangan negara-negara di dunia akan lebih dapat diprediksi. Setiap negara dari 164 anggota harus menotifikasi kebijakan perdagangan kepada sekretariat di Geneva, yang pada sektor pertanian mencakup tiga pilar yaitu akses pasar, dukungan domestik dan kompetisi ekspor.

Selama dekade terakhir terdapat kecenderungan dari banyak negara untuk menerapkan hambatan non-tarif dengan alasan yang memang termaktub pada kesepakatan WTO. Pada bagian annex 1A, selain kesepakatan tentang pertanian (AoA), terdapat dua hambatan non-tarif yang paling banyak diterapkan yaitu sanitary and phytosanitary dan technical barriers to trade. Untuk kasus minyak sawit Indonesia, Uni Eropa menolak masuk dengan alasan tidak dapat dikategorikan sebagai produk energi terbarukan, dimana minyak sawit menjadi bahan baku industri biodiesel di Eropa. Berbeda dengan Pakistan, yang menjadi tujuan ekspor minyak sawit Indonesia keempat terbesar, konsen terhadap kesehatan dalam konsumsi minyak sawit sempat berkembang, namun dapat diatasi dengan argumentasi yang lebih mudah. Negara-negara di dunia juga cenderung membuat kesepakatan bilateral dan regional, dalam bentuk free trade agreement dan economic partnership agreement. Isu-isu ini yang dianggap melemahkan peran WTO terus dibahas dan digaungkan, termasuk oleh Indonesia dalam agenda reformasi WTO.

Posisi Ofensif dan Defensif Indonesia

Indonesia tentu punya kepentingan nasional dalam pembangunan pertanian. Dalam konteks ketahanan pangan, dengan penduduk 270 juta jiwa lebih; negara kepulauan terbesar dan sepertiga dari batita mengalami stunting, tentu cukup beralasan bagi Indonesia untuk memperjuangkan instrumen perdagangan seperti public stockholding, yaitu dukungan anggaran pemerintah untuk pengelolaan cadangan pangan yang sampai saat ini masih belum menemukan kesepakatan yang disebut sebagai solusi permanen. Dengan pengusahaan lahan hanya ribuan meter, dimana petani belum dapat berproduksi sesuai preposisi Schumacher: small should be beautiful, maka pada saat kondisi panen, instrumen seperti safeguard untuk mencegah banjir impor perlu tetap diperjuangkan. Apalagi intrumen teknis untuk tujuan perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta sertifikasi halal.

Perdagangan internasional tentunya tidak dapat dilihat dari satu arah misalnya kepentingan untuk memproteksi produk domestik dari sisi impor (posisi defensif). Indonesia juga perlu melihat posisi yang sebetulnya lebih dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi secara berkelanjutan, yaitu melakukan ekspansi pasar dan mengembangkan produk eskpor (posisi ofensif). Untuk Indonesia, sekitar seperlima nilai ekspor nasional disumbangkan oleh satu komoditas yaitu industri makanan terutama turunan dari kelapa sawit. Pasar non tradisional selain India, China dan Eropa perlu terus dipenetrasi. Tentunya komoditas lain baik segar maupun olahan, seperti hortikultura, tanaman pangan, peternakan serta perkebunan lain perlu terus didorong.

Meksipun secara ekonomi, fokus pada posisi ofensif lebih penting daripada posisi defensif, namun secara politik, isu-isu yang berkembang terkait dengan WTO sering datang dari kebijakan yang dianggap bersifat protektif. Sebagai contoh, dengan kebijakan pembangunan pangan yang mengacu pada sasaran untuk mencapai kemandirian, maka perlu dipetakan dengan baik, sejauhmana dukungan harus diberikan kepada komoditas pangan, yang jumlahnya tentu harus dibatasi. Bukan hanya dalam konteks perdagangan bebas, fokus pada komoditas unggulan dilakukan oleh banyak negara, karena terbatasanya alokasi anggaran pemerintah.

Dalam berbagai diskusi dan kebijakan yang sudah ditetapkan, untuk pertanian sudah ada lis produk yang memang mendapatkan perhatian serius Pemerintah. Beras, jagung, kedele, gula, daging sapi, bawang merah dan cabe adalah sederet komoditas yang dianggap strategis dan mendapatkan alokasi khusus dalam upaya peningkatan produksi atau produktivitasnya. Untuk konteks WTO, dalam penerapan instrumen yang bersifat cenderung bersifat defensif, perlu ditegaskan komoditas mana yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam negosiasi berbagai kesepakatan. Sebagai contoh, untuk public stockholding, padi, jagung dan kedele dapat menjadi nominator dalam konteks untuk ketahanan pangan dan gizi (sumber protein hewani dan nabati). Untuk konteks safeguard, seperti untuk usulan SSM, beberapa komoditas hortikultura seperti di atas dapat diseleksi berdasarkan analisis yang akurat.

Pilihan instrumen untuk mendukung produksi pangan yang tetap sejalan dengan kesepakatan WTO cukup banyak tersedia. Kebijakan yang dianggap tidak mendistorsi perdagangan sama sekali (green box), sebenarnya masih banyak yang belum mendapatkan dukungan riil dalam bentuk alokasi anggaran pemerintah. Studi Bank Dunia, Kementerian Keuangan dan IPB menunjukkan bahwa subsidi pupuk yang mendapatkan alokasi yang sangat besar setiap tahun perlu dikaji efektivitasnya. Ini adalah contoh instrumen yang bersifat less-distortive (subsidi harga input). Instrumen lain seperti infrastruktur irigasi primer sampai tersier; pemberdayaan dan pemanfaatan ICT untuk penyuluhan pertanian; pergudangan dan jejaring kelembagaan untuk mendukung pemasaran serta riset dan pengembangan pertanian, bersifat aman dalam konteks kebijakan perdagangan global. Dengan demikian, tidak tepat bila ada anggapan bahwa keberadaan WTO menyebabkan gangguan yang sangat besar bagi Pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan pertanian.

Saat ini negara lain terus meningkatkan daya saing produk yang akan dipasarkan ke pasar global. Dari perbandingan data selama 15 tahun dari 2004 ke 2019, terlihat dengan sangat jelas ketertinggalan Indonesia dalam ekspor dibandingkan dengan peers seperti Brazil dan Vietnam. Pada tahun 2004, nilai ekspor total per kapita Indonesia setara dengan Vietnam dan Brazil, yaitu sekitar US $ 0.3 sampai 0.4. Di tahun 2019, untuk Indonesia terjadi kenaikan menjadi US $ 0.7, namun untuk Brazil dan Vietnam peningkatan yang terjadi jauh lebih tinggi, yaitu masing-masing menjadi US $ 1.8 dan 3.2. Tentunya kita masih percaya teori “export-lead growth”, sehingga upaya peningkatan ekspor dengan tetap terus meningkatkan penyerapan produksi dalam negeri harus menjadi perhatian yang lebih serius dari pemerintah, pelaku usaha, penggiat masyarakat serta akademisi. Sinergi antar Kementerian dan Lembaga menjadi kata kunci untuk menerapkan kebijakan perdagangan internasional yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi petani dan pelaku usaha lainnya.

Sumber : Pangannews.id

Opini Lainnya